Pengertian, Peran, Komponen, dan Bentuk Budaya Politik

A. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK

Budaya itu sendiri erat kaitannya dengan sikap, pola pikir, perilaku, dan juga peralatan seperti alat komunikasi, yang mana budaya ini dapat berlaku terhadap personal (perorangan), kelompok, komunitas, paguyuban, dan bangsa. Sedangkan politik berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan-kebijakannya. 

 Budaya politik adalah sikap dan perilaku individu atau kelompok terhadap kehidupan politik yang terkait dengan tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, yang menyangkut masalah aturan/kebijakan, kekuasaan, dan wewenang. Dengan kata lain, politik disini mementingkan tujuan bersama, bukan tujuan individual. Sistem politik yang dipakai juga beragam, seperti sistem politik tradisional, transisional (peralihan), dan modern.

B. PERAN BUDAYA POLITIK

Bentuk budaya politik yang terbaik merupakan budaya politik partisipatif, yang mana budaya politik ini merupakan budaya politik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk berpartisipasi atau ikut secara aktif dalam kehidupan politik.

Menurut Huntinghon dan Nelson, peran budaya politik partisipatif yang dapat diaplikasikan untuk mempengaruhi proses politik dikehidupan warga negara ada lima, yaitu:

1. Kegiatan organisasi

Peran ini dilakukan sebagai anggota atau pemimpin dalam sebuah organisasi, yang tujuannya dapat memberikan andil dalam mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya adalah organisasi yang terdapat di kampus-kampus yang melakukan demo terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berkenan dengan keadaan dan keinginan dari masyarakat. Tindakan ini tentunya memiliki pemimpin yang melakukan orasi atau disebut dengan orator, dan juga massa yang mengikuti.

2. Kegiatan pemilihan

Peran ini merupakan kegiatan yang akan mempengaruhi hasil proses dari pemikiran. Seperti memberikan suara pada pemilihan kepala dalam skala daerah maupun nasional, sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan bagi seorang calon pemimpin seperti tim sukses, bekerja dalam suatu pemilihan seperti menjadi panitia pemilihan.

3. Lobbying

Peran ini mencakup upaya individu atau sekelompok orang yang menghubungi petinggi pemerintah maupun politik, untuk mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang menyangkut sebagian besar populasi.

4. Mencari koneksi

Peran ini mencakup upaya individu yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah, untuk memperoleh manfaat yang biasanya ditujukan terhadap individu lainnya (hanya satu orang)

5. Tindakan kekerasan

Peran ini merupakan upaya untuk mempengaruhi keputusan yang diambil pemerintah dengan cara menimbulkan kerugian fisik terhadap orang dan juga harta bendanya.

 C. KOMPONEN BUDAYA POLITIK

1. Orientasi afektif

Merupakan perasaan yang timbul terhadap sistem politik, para aktor serta peranannya, dan juga penampilannya.

Aktor dan peranannya contohnya adalah pemerintah dan hak serta wewenangnya membuat peraturan, masyarakat dan kewajibannya menjalankan aturan.

2. Orientasi kognitif

Merupakan pengetahuan tentang kepercayaan terhadap politik, peranan, dan semua kewajiban serta input dan outputnya.

Proses input disini merupakan pengamatan terhadap partai politik, kelompok kepentingan sebagai sarana penampung berbagai tuntutan. Sedangkan proses output merupakan aturan yang dibuat oleh badan otoritatif (seperti badan legislatif), dan juga fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif (seperti birokrasi) dan juga fungsi peradilan.

3. Orientasi evaluatif

Merupakan pendapat dan keputusan tentang politik secara objektif, dengan menggunakan standar nilai dan kriteria informasi serta perasaan.

Semua orang baik itu individu maupun kelompok memiliki hak untuk berpendapat dan memberikan keputusan terhadap penilaian politik yang terjadi secara objektif atau yang sesuai dengan fakta yang ada, terutama pada lingkungannya sendiri, sehingga kritik dan saran yang disampaikan dapat memperbaiki kualitas sistem politik.

D. BENTUK BUDAYA POLITIK

1. Budaya Politik Primordial

Merupakan budaya politik yang ditandai dengan ikatan-ikatan kepentingan individual atau kelompok secara rasional yang berada di atas kepentingan bersama. Sehingga budaya politik ini dapat memunculkan kelompok-kelompok teman sepermainan yang mengenyampingkan kepentingan umum. Sehingga jika suatu pemerintahan menggunakan budaya politik ini, pada suatu saat menjadi bergerak lamban dari segi progresnya, dan tidak ada kemajuan. Bahkkan akan menciptakan lingkungan yang mudah untuk berkembangnya korupsi karena para pemerintah orang-orang yang tergabung dalam sebuah instansi yang dikuasai oleh budaya politik ini cenderung memikirkan kebutuhan diri sendiri atau kelompok mereka dan untuk mencapai kepuasan mereka, sehingga rakyat yang berada setingkat atau beberapa tingkat dibawah mereka tidak diperdulikan.

2. Budaya Politik Partisipan

Merupakan budaya politik yang ditandai adanya perilaku seseorang yang menganggap dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam lingkungan politik. Sehingga seseorang tersebut sadar akan hak dan kewajibannya. Bahkan hak tersebut dapat digunakan untuk menanggung kewajibannya.

Orang yang termasuk kedalam budaya politik ini memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi, sehingga walaupun partisipasi yang diberikannya hanya sedikit, dapat membuat dia merasa aktif, berarti, berperan, bahkan diperlukan dalam berlangsungnya sebuah sistem politik.

3. Budaya Politik Parokial

Merupaka budaya politik yang terbatas pada ruang lingkup yang sempit, seperti budaya politik yang berlaku pada sebuah provinsi. Sehingga perbedaan peranan politik pun sangat jarang terjadi didalam lingkungan ini. Para pelaku politik menitik beratkan budaya ini terhadap kesamaan dalam bidang ekonomi, keagamaan, infrastruktur, dan juga aturan yang berlaku. Contohnya seperti pemimpin sebuah suku yang memiliki peranan juga dalam kehidupan masyarakatnya. Individu atau kelompok yang termasuk kedalam budaya politik ini tidak akan mengikuti arus politik yang terjadi, kecuali itu termasuk dalam lingkup wilayahnya dan diterapkan oleh orang-orang disekitarnya. Dalam artikata lain, jika pelaku politik tidak senang terhadap sistem yang ada, maka ia hanya menyimpan perasaan tersebut didalam hati, karena dia tidak bisa melawan sistem tersebut yang orang-orang disekitarnya menjalankannya. Juga tidak tersedianya sarana atau kapasitas untuk melawan sistem tersebut.

Faktor yang biasanya mempengaruhi sebuah daerah atau provinsi mengaplikasikan budaya politik ini seperti pengaruh penjajahan, dan corak otoriter.

4. Budaya Politik Kaula

Merupakan budaya politik yang anggota masyarakat memiliki keinginan, niat, dan minat secara penuh terhadap keseluruhan dari sistem politik, terutama output/segala keputusan. Kecintaan mereka terhadap sistem dapat ditunjukkan melalui perkataan, perbuatan, pengetahuan, dan sikap terhadap sistem. Mereka bersikap seperti itu, karena mereka menganggap tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan merubah sistem yang telah ada, sehingga mereka mengikuti, menerima, saja secara pasif dengan patuh setia terhadap segala intruksi, kebijakan dan keputusan para pemerintah yang sedang menjabat.

Menurut pendapat mereka, masyarakat hanyalah perlu menerima apa ada nya yang sudah menjadi kodrat. Tingkat kepatuhan ini bersifat individual, yang mana ketika seseorang tidak menyukai terhadap sistem politik yang sedang berlaku, ia akan menyimpan itu didalam sanubarinya, karena tidak ada tempat, sarana maupun kapasitas untuk melawan maupun mengubah sistem.

E. BENTUK BUDAYA POLITIK

1. Budaya Politik Partisipatif

Merupakan budaya politik yang melibatkan individu atau kelompok yang berorientasi terhadap struktur input, proses, dan outpun dari sebuah sistem politik. Masyarakat yang memiliki budaya ini sangat aktif dalam kehidupan berpolitik, dan sudah memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosialnya.

Masyyarakat selalu ikut serta dan mengambil andil terhadap pengembilan keputusan publik dan juga prosesnya, sehingga dapat menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya secara bersama-sama. Masyarakat juga turut mengikuti aturan dan kebijakan yang diberikan oleh publik dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Masyarakat memiliki kemampuan, pengetahuan dan juga kepekaan terhadap isu-isu politik yang terjadi, sehingga dapat mengikuti dan memberikan andil. Akan tetapi, kenyataannya tidak ada satupun negara yang memiliki masyarakat yang menganut budaya politik partisipatif ini secara murni.

2. Budaya Politik Mobilisasi

Merupaka budaya politik yang terdorong setelah diberikan rangsangan untuk memberikan andil terhadap lingkungan dan sistem politik yang berlaku. Dorongan inilah yang membuat individu atau kelompok dalam bentuk budaya politik ini untuk bergerak dan mengikuti sistem politik, dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

3. Budaya Politik Apatis

Merupakan individu atau kelompok yang hanya mengabaikan pengajuan, proses, dan aturan yang berlaku dilingkungannya mengenai sistem yang terkait dengan politik. Masyarakat bersifat acuh tak acuh, sehingga tidak juga menghiraukan aturan yang ada. Sistem budaya politik ini sangat buruk, dan pemerintah yang menjabat juga mempunyai peluang untuk menciptakan lingkungan yang marak dengan KKN atau korupsi, karena masyarakat juga tidak menghiraukan baik itu dari segi ekonomi maupun sosial terhadap lingkungannya. Masyarakat berbuat demikian, merupakan penyebab dari salah satu faktor tersering yaitu kurangnya kemampuan masyarakat dari segi pengetahuan untuk mengikuti isu-isu politik yang ada.